Bolehkah Ditilang Karena STNK Telat Pajak?

Bolehkah Ditilang Karena STNK Telat Pajak

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesendaran berkendara yang baik dan benar di jalan raya cukup rendah di Indonesia, tak terkecuali di area tempat tinggal saya yaitu Jawa Timur. Beberapa waktu lalu masyarakat menerima informasi dari kepolisian bahwa mulai tanggal 1 hingga 14 November akan diadakan Operasi Zebra serentak se-Jawa Timur.

Mendengar hal ini, respon dari masyarakat cukup bervariasi. Ada yang merasa biasa saja karena merasa sudah terbiasa menaati peraturan lalu lintas, ada juga yang takut untuk berkendara terlalu jauh karena sura-surat kendaraan yang kurang lengkap maupun motor yang tidak sesuai standar akibat telah dimodivikasi. Untuk itu kepolisian memang perlu menindak hal ini agar memberi efek jera bagi masyarakat yang masih melanggar tata tertib berkendara yang baik tersebut.

Saya pribadi merasa berada di bagian pertama, yaitu orang yang taat berlalu lintas (yaelah boong banget :v). Jadi saya santai-santai saja pergi kemanapun tidak peduli kalau di sela waktu tersebut ada razia di mana-mana. Akan tetapi... Nah biar saya ceritakan.

Suatu siang setelah pulang dari kuliah di tengah jalan saya menjumpai Operasi Zebra atau razia dan banyak sekali orang yang terkena tilang sehingga membuat jalan yang sudah cukup sempit tersebut macet karena penuh dengan orang dan kendaraan. Karena biasanya saya selalu membawa surat-surat di dalam dompet dan motor saya yang masih standar bawaan pabrik tanpa aksesoris yang aneh-neh, alhasil saya merasa percaya diri menghadapi razia tersebut. Kemudian saya digiring ke sisi jalan dan dicek kelengkapan berkendara saya mulai dari SIM hingga STNK. Nah disinilah perjalanan panjang saya dimulai.

Setelah dicek oleh pak polisi, ternyata dijumpai bahwa STNK saya mati pajak sekitar satu bulan (sebenarnya saya tau tapi pura-pura lupa :D) dan kemudian diberikan surat tilang berwarna biru dengan tudingan pasal 288 ayat (1). Waktu itu saya langsung kaget dan menanyakan, "Nah loh, kok saya ditilang gara-gara STNK mati pajak pak?". Pemikiran tersebut keluar karena dulu saya pernah membaca sebuah artikel di internet bahwa polisi tidak berhak menilang pengendara yang STNK nya mati pajak, karena yang menggurusi pajak kendaraan adalah Dispenda dan sudah memiliki tersendiri. Akhirnya timbullah sedikit perdebatan antara saya dengan polisi, yang mana tentu saja saya yang kalah dan akhirnya terpaksa pulang dengan wajah agak murung.

Karena merasa tidak puas, akhirnya setiba dirumah saya mencari tahu isi dari pasal 288 ayat (1) yang kurang lebih berbunyi;

Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu

Sebagai orang awam yang buta hukum saya langsung kepikiran, "Loh surat saya kan lengkap! STNK jelas-jelas ada, SIM juga punya". Akhirnya saya browsing lagi dan lagi hingga menjumpai informasi bahwa salah satu pertimbangan kenapa STNK dapat di tilang dengan pasal 288 UU No.22 tahun 2009 adalah karena maraknya kendaraan yang belum terdaftar ulang, artinya STNK tersebut tidaklah sah.

Dikutip dari detik.com, Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum (Bin Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya  AKBP Budiyanto menyatakan, "Berkaitan dengan keabsahan STNK ini ada 2 aspek pelanggaran yang timbul. Yang pertama, pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan keabsahan STNK dan yang yang berkaitan dengan masalah pajak (STNK mati atau belum bayar pajak)". Hal ini sesuai dengan bunyi UU Pasal 70 ayat (2) bahwa;

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun

Jadi secara hukum polisi memang berwenang untuk menilang pengendara yang masih belum menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Meski dalam pasal 288 ayat (1) penjelasannya masih kurang jelas menurut saya, tetapi kata "Tidak dilengkapi STNK" dapat juga diartikan sebagai "STNK yang tidak sah", alhasil semuanya menjadi masuk akal.

Dengan pemaparan diatas, akhirnya saya menerima kesalahan saya yang telat membayar pajak dan melaksanakan sidang di pengadilan tanggal 15 November kemarin. untung saja denda tilang untuk motor yang mati pajak tidaklah besar, hanya Rp. 30 ribu. Tetapi walaupun penebusannya sebentar, proses antriannya sangat lama. tidak tanggung-tanggung hingga ribuan orang harus mengantri di luar kantor kejaksaan (tempat saya sidang) dalam kurun waktu satu hari. Jadi sebaiknya kita tetap membayar pajak tepat waktu agar tidak menghabiskan waktu yang lebih lama, khususnya bagi orang yang sibuk dengan pekerjaannya.

Demikian artikel mengenai "Bolehkan Ditilang Karena STNK Mati Pajak?". Apabila informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan artikel ini ke teman-teman kalian. Terimakasih.


Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel